5 Dampak Negatif Jika Pembangunan LRT Jabodebek Tak Kunjung Selesai Dikerjakan

Mahalnya biaya pembangunan proyek light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek), tampakya mengundang banyak komentar dari beberapa pejabat tinggi pemerintahan. Dilansir dari finance.detik.com, proyek tersebut menjadi perbincangan lantaran menelan dana pembangunan hingga Rp 500 miliar per kilometer (km).

Melihat besarnya biaya pembangunan yang dikeluarkan, tentu masyarakat berharap agar proyek LRT dapat segera diselesaikan dan digunakan. Terlebih, jadwal pengoperasian LRT yang molor dari target dan baru Beroperasi pada 2021, diperkirakan bisa saja memunculkan beberapa hal negatif jika tak segera diwujudkan secara nyata.

Rawan terjadi tindak korupsi karena memakan biaya yang besar

Besarnya biaya pembangunan kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang menelan dana hingga Rp 500 miliar per kilometer (km), membuat Wapres Jusuf Kalla angkat bicara. Dilansir dari cnbcindonesia.com, ia mempertanyakan tentang kemungkinan untuk balik modal yang diperkirakan akan semakin lama dan tidak efisien dari segi permodelan. Tak hanya itu, besarnya dana yang dikucurkan pada proyek LRT juga rawan disalahgunakan (korupsi) jika tak segera diselesaikan.

Berpotensi menambah kemacetan karena proyek yang tak kunjung selesai

Selain rawan dikorupsi, pembangunan LRT yang tak kunjung selesai juga bisa berdampak pada lalu lintas di sekitar proyek. Laman finance.detik.com menuliskan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang timbul oleh pengerjaan LRT Jabodebek. Hal tersebut terjadi karena tiga rute yang dilintasi oleh pembangunan LRT tahap pertama sedang dikerjakan berbarengan.

Kendala dana yang bisa menjadi permasalahan tersendiri

Proyek prestisius macam LRT Jabodebek yang tengah dikebut pemerintah, disebut-sebut sempat terkendala masalah pendanaan. Laman tirto.id menuliskan, pemerintah tengah mencari solusi masalah itu dengan membuka beberapa opsi pembiayaan di luar APBN. Seperti melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau penugasan, penjaminan dari pemerintah, dan pembiayaan ini diserahkan sepenuhnya kepada PT Adhi Karya. Jika tak segera selesai dan beroperasi, tentu akan membuang banyak waktu dan tenaga. Termasuk dana yang digunakan.

Rawan ditunggangi kepentingan politis

Pembangunan infrastruktur memang kerap menjadi bahan utama yang bisa ‘digoreng’ untuk kepentingan politis. Selain kritikan Jusuf Kalla tentang mahalnya biaya pembangunan LRT, Prabowo juga ikut angkat suara menanggapi hal tersebut. Dilansir dari tirto.id, mantan Danjen Kopassus itu menyebut ada indikasi mark up dalam proyek LRT di Indonesia. Tudingan tersebut ramai lantaran para politikus, baik kubu Prabowo maupun Jokowi memberikan respons berdasarkan asumsi masing-masing. Terbukti, isu apapun yang berhubungan dengan Pembangunan infrastruktur bisa menjadi alat politik yang ampuh.

Menjadi sasaran polemik di masyarakat

Wapres Jusuf Kalla yang melontarkan kritikannya terkait biaya pembangunan LRT yang mahal, akhirya sempat viral di dunia maya. Dilanisr dari laman tirto.id, tagar #1km500Miliar bahkan sempat menjadi trending Twitter. Proyek ini juga menjadikan Luhut sebagai sasaran kritik warganet gara-gara omongan Jusuf Kalla. Saat itu, ia diminta untuk menepati janjinya mencium kaki Fahri Hamzah. Memang, bukan hanya pejabatnya saja yang terlibat untuk urusan proyek besar negara. Masyarakat awam pun ikut memantau dan sah-sah saja mengomentari peristiwa yang sedang terjadi.

BACA JUGA: 5 Infrastruktur Besar di Indonesia Bernilai Ratusan Miliar yang Selesai di Tahun 2018

Membangun moda transportasi massal seperti light rail transit (LRT) di atas tentu bukanlah perkara yang mudah. Terlebih, dana yang dibutuhkan juga tergolong sangat besar. Yang jelas, masyarakat berharap agar proyek bisa segera selesai dan beroperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Meski pada akhirnya harus molor dari ketetapan semula.