Dianggap Menguntungkan Rakyat dan Pejabat, 5 Jenis Judi Ini Pernah Dilegalkan oleh Pemerintah
Segala bentuk perjudian maupun sejenisnya tetap dilarang hingga kini. Namun, apa jadinya jika judi dilegalkan oleh pemerintah? Keberadaannya bahkan dinilai menguntungkan untuk rakyat hingga kelas pejabat. Tak heran jika perjudian di masa lalu mendapat tempat dan semakin berkembang karena legal. Terutama di era Orde Baru berkuasa.
Tercatat, beberapa program perjudian itu beberapa kali berganti nama. Oleh Ali Sadikin yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, judi dianggap mampu menyulap wajah ibu kota dengan pembangunan infrastruktur yang pesat. Lantas, apa saja nama-nama dari jenis judi tersebut?
Lotre buntut yang mengasyikkan namun tidak memiliki izin
Ilustrasi lotre buntut [sumber gambar]Masyarakat Indonesia pada tahun 1960-an pernah menikmati jenis judi yang bernama ”Lotre Buntut”. Meski tak memiliki izin resmi, judi tersebut cukup disukai karena hanya menebak dua angka terakhir dari undian berhadiah resmi yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial. Judi ini populer hingga ke pelosok-pelosok desa yang dimainkan oleh petani, buruh, dan pedagang kecil dengan hadiah antara Rp60.000-80.000.
Nalo (Nasional Lotre) yang dilegalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin
Kupon Nasional Lotere (Nalo) [sumber gambar]Jakarta di era Gubernur Ali Sadikin sempat dibikin gempar karena judi dilegalkan yang saat itu dikenal sebagai Nasional Lotre. Meski menimbulkan pro dan kontra, Nalo sukses memberikan pemasukan yang besar bagi pemerintah. Salah satu buktinya adalah mampu membangun infrastruktur penting dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu.
Era Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang menghasilkan omset hingga Rp1 triliun
Menko Sudomo saat meninjau agen distribusi SDSB [sumber gambar]Setelah Nalo, muncul undian Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang mulai diberlakukan pada pada tahun 1979. Permainan judi juga digandrungi oleh masyarakat dengan jumlah 4 juta kupon disebar dan diundi setiap dua minggu sekali. Pengelolaannya sendiri diserahkan kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) yang berpusat di Jakarta. Laporan Kedaulatan Rakyat 27 Maret 1986 menyebut, undian SSB setiap tahunnya mampu meraih omset Rp1 triliun. Ada pula jenis judi Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Undian Harapan yang juga tak kalah populer di masyarakat.
Judi Porkas hasil meniru sistem undian berhadiah Inggris di bidang olahraga
Judi Porkas yang diminati masyarakat [sumber gambar]Ada pula jenis judi legal lainnya yang bernama Porkas, Akronim dari Pekan Olah Raga dan Ketangkasan alias judi berbau olahraga. Tak main-main, undian berhadiah ini meniru sistem serupa seperti yang dilakukan oleh Inggris. Permainannya sendiri hanya menebak hasil akhir pertandingan 14 klub sepak bola di divisi utama apakah menang, seri, atau kalah.
Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) hasil pergantian nama dari Porkas
Ilustrasi Porkas yang bersalin rupa menjadi KSOB [sumber gambar]Porkas kemudian bersalin rupa menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB), lantaran banyaknya protes dan tekanan dari masyarakat yang menolak legalisasi judi. Laporan Tempo 28 November 1987, dalam “Menebak-nebak Izin Porkas”, ada hadiah sebesar 8 juta rupiah yang disediakan pemerintah dengan harga kupon Rp600 per lembar. KSOB diketahui telah meraup dana dari masyarakat sebesar Rp22 miliar sepanjang tahun 1987.
Eksistensi judi yang dilegalkan oleh pemerintah akhirnya benar-benar habis pada 24 November 1993. Pada saat itu, kupon-kupon SDSB maupun KSOB sudah tak lagi diedarkan oleh para agen karena kuatnya tekanan dari masyarakat dan mahasiswa yang menolak. Menteri Sosial Endang Kusuma Inten Soewono akhirnya mengumumkan penghapusannya di hadapan DPR.
