Pejabat Beli Kendaraan Rp 1,9 Miliar di Tengah Kemiskinan Rakyat, Adilkah?

Warganet kini tengah heboh dengan pemberitaan soal pejabat yang membeli mobil mewah, di tengah kemiskinan yang diderita oleh rakyat dipimpinnya. Dilansir dari news.detik.com, Bupati Pandeglang Irna Narulita disorot lantaran membeli mobil dinas Land Cruiser Prado senilai Rp 1,9 miliar.

Alhasil, keputusan tersebut menuai polemik yang ujung-ujungnya melebar menjadi pro dan kontra. Tak hanya masyarakat awam rakyat, tapi juga para pengamat kebijakan publik ikut bereaksi atas peristiwa tersebut. Hal semacam ini, sejatinya tak lepas dari tradisi elite yang tetap dilestarikan dari masa ke masa. Di mana fasilitas dan kemewahan ikut menjadi tolak ukur utama yang dilegitimasi karena posisi mereka sebagai anggota dewan.

Merujuk pada rencana pembelian mobil dinas yang dilakukan oleh Irna Narulita di atas, ada baiknya jika kita melihat kondisi kota Pandeglang saat ini. Dilansir dari laman news.detik.com, Pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Selain itu, daerah ini sering disebut paling miskin dibanding tujuh kabupaten dan kota lain di Banten.

Dari sini sudah terlihat, kemiskinan adalah suatu persoalan yang secara nyata telah terjadi di depan mata. Rasanya-rasanya, tidak adil jika pemimpinnya masih menikmati kemewahan, sementara rakyat masih berkubang dalam lumpur kemiskinan. Perkara pembelian mobil dinas berharga Rp 1,9 miliar di atas, masyarakat maupun pengamat punya jawaban masing. Tentu saja tidak berada dalam suara yang seragam alias pro dan kontra.

Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan Dimyati Natakusumah, yang merupakan suami dan juga eks Bupati Pandeglang. Laman news.detik.com menuliskan, dirinya menjelaskan spesifikasi mobil tersebut diperlukan karena kondisi geografis Pandeglang dan tidak dipakai untuk urusan pribadi. Dimyati juga menambahkan, Land Cruiser Prado yang dibeli sudah sesuai dengan standar yang diatur Permenkeu Nomor 76/PMK.06/2015. Kapasitas maksimal silinder untuk mobil dinas kelas SUV, menurut Dimyati, adalah 3.500 cc.

Bertolak belakang dari Dimyati, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril juga ikut angkat suara mengenai hal tersebut. Menurut dirinya, Pembelian mobil dinas mewah itu jelas tidak akuntabel lebih ke pemborosan anggaran. Terlebih, kondisi masyarakat Pandeglang yang kini masih banyak yang berada dalam belitan kemiskinan, membuat hal tersebut menurut Oce sebagai bentuk perilaku koruptif.

“Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah,” ujarnya yang dikutip dari news.detik.com.

Menurut penulis, ada baiknya jika para anggota dewan di Indonesia berkaca pada mantan pemimpin Uruguay, Presiden José Mujica. Sebagai kepala negara, hampir tak ada kemewahan yang pernah dapatkan selama menjabat posisi tersebut. Dilansir dari bbc.com, hartanya yang terlihat paling berharga ialah Volkswagen Beetle berwarna biru buatan tahun 1987. Kendaraan tua itulah yang sehari-hari menemani dirinya sebagai pemimpin dari rakyat Uruguay. Jika di Indonesia, hal ini mungkin bakal menjadi sesuatu yang sulit untuk dijalankan bagi pejabat kita.

BACA JUGA: Walau Kaya Raya, 5 Pejabat Indonesia Ini Tetap Hidup Sederhana

Alangkah baiknya jika para pejabat di Indonesia, mau meluangkan waktunya sejenak untuk berpikir, bagaimana jika seandainya mereka berganti posisi menjadi rakyat miskin yang membutuhkan uluran tangan. Penulis sendiri memiliki pendapat, mengutamakan kebutuhan masyarakat yang dipimpin seharusnya menjadi prioritas utama bagi pejabat publik. Entah itu sebagai Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, atau bahkan Kepala Desa. Karena mereka yang telah terpilih, sejatinya adalah pelayan bagi masyarakat. Bukan sebaliknya.