Jalan Trans Papua, Bukti Kerja Nyata Jokowi Membangun Negeri Tanpa Mengistimewakan Pulau Jawa

Tak lama lagi kita akan menyaksikan rampungnya salah satu proyek prestisius di era pemerintahan Jokowi, Jalan Trans Papua. Salah satu proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Jokowi dalam misinya untuk membangun negeri secara menyeluruh dan merata hingga ke pelosok ini penyelesaiannya sudah mencapai 3.800 km (dari rencana 4.330 km).

Jalan Trans Papua ini akan menyambungkan daerah Sorong di Provinsi Papua Barat hingga ke Merauke di Provinsi Papua. Proyek ini adalah buah kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Tentara Nasional Indonesia AD. Pak Jokowi sendiri memuji bahwa duet tersebut telah mempercepat pengerjaan infrastruktur yang menelan anggaran hingga Rp 18,54 triliun ini.

Tujuh segmen tahapan pembangunan Jalan

Jalan panjang ini membentang hingga tujuh segmen tahapan ruas pembangunan. Ketujuh ruas tersebut adalah Jayapura-Sarmi, Jayapura-Wamena-Mulia, Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini, Merauke-Waropko, Timika-Mapurunjaya-Pomako, Nabire-Waghete-Enarotali, serta Serui-Menawi-Subeba. Sedangkan, jalan yang berada di Papua Barat, mencakup ruas Manokwari-Sorong, Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay, dan Sorong-Mega.

Fungsi utama dibangunnya jalan Trans Papua

Menurut pak Basuki Hadimuljono yang tak lain Menteri PUPR, pembangunan jalan ini tak hanya dirujukan untuk mendorong perkembangan ekonomi di wilayah perkotaan Papua saja, namun juga membangun infrastruktur di perbatasan, membuka kawasan yang terisolasi, memangkas harga kebutuhan, dan mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan tersebut prinsipnya supaya distribusi ekonomi jadi lebih cepat, aman dan murah.

Pembangunan infrastruktur yang menantang

Presiden menyatakan bahwa pembangunan jalan di Papua tidaklah mudah untuk dikerjakan. Ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Seperti letak area pembangunan yang berada di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Bisa kamu bayangkan betapa sulitnya mobilisasi peralatan, di mana sangat sulit membawa alat-alat berat ke daerah yang terpencil dan terisolasi.

Keberadaan TNI AD sendiri berfungsi untuk membuka lahan dan membentuk badan jalan yang sebelumnya berupa hutan belantara di pegunungan yang tinggi. Pihak TNI juga bertugas untuk menjaga para pekerja dari upaya gangguan keamanan penduduk setempat yang ingin menculik dan menyandera mereka.

Gaya Jokowi meninjau proyek pembangunan

Pada hari Rabu kemarin (10/5), Jokowi menutup kunjungan kerja Lintas Nusantara dengan gaya yang keren. Ditemani beberapa pejabat negara seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ia mengendarai motor trail untuk menjajal jalan Trans Papua tersebut. Turut hadir pula dalam kesempatan baik tersebut sang Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.

Hal ini dilakukan agar beliau dipermudah untuk membelah medan berat dan berbatu dalam meninjau proyek infrastruktur jalan yang sepenuhnya belum beraspal ini. Maklum, dari 3800 kilometer jalan yang telah dibangun, baru sekitar 1 persennya atau 38 km yang telah diaspal. Sedangkan, sisanya masih berupa hamparan jalan berlapis batu kapur putih.

Bersama rombongan tersebut, Jokowi menyusuri Trans Papua via ruas Wamena-Kenyam mengendarai motor trail. Ruas jalan ini punya panjang 287 km. Ruas yang dilalui beliau ini merupakan bagian dari segmen 5 Trans Papua yaitu ruas Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu. Ruas ini telah dibuka sejak tahun lalu.

Jalan Trans Papua diharapkan rampung pada tahun 2019 tepat sebelum Jokowi lengser dari periode pemerintahannya. Pak Basuki selaku Menteri PUPR juga tetap menjamin bahwa pembangunan jalan Trans Papua ini akan senantiasa memperhatikan keutuhan dan keaslian nilai-nilai warisan alam serta tidak merusak keaslian ekosistem dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Lorents, yang kebetulan dilalui oleh pembangunan ini.

Semoga pembangunan mega infrastruktur ini berjalan sesuai rencana. Dan semoga, sesuai harapan pemerintah, dengan dibangunnya jalan ini, masyarakat Papua dapat semakin sejahtera dan tentunya tak lagi merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat.