100 Hari Berlalu, Begini Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang Baru

Sejak dilantik pada akhir tahun lalu, para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju periode Joko Widodo sudah menjabat lebih dari 100 hari. Edhy Prabowo sendiri ditunjuk untuk menggantikan Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. FYI, Selama ini, Susi sudah menjadi menteri yang sangat dicintai oleh para nelayan dan juga netizen. Lalu, bagaimana dengan Edhy Prabowo?

100 hari lebih telah berlalu, apa saja yang sudah ia lakukan untuk memajukan bidang kelautan Indonesia? Ternyata, cukup banyak yang sudah diinisiasikan oleh Edhy Prabowo, mulai dari reformasi perizinan hingga penguatan kerja sama internasional dan sumber daya manusia, hal tersebut tercantum dalam website resmi kkp.go.id.

Reformasi perizinan atau yang disebut SILAT

Program pertama yang digagas oleh Edhy Prabowo dkk adalah reformasi perizinan atau yang disebut dengan Reformasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) berbasis online. Sistem di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT). Dengan adanya sistem SILAT ini, proses perizinan yang tadinya bisa memakan waktu 14 hari, selesai dalam satu jam saja. Diluncurkan pada 30 Desember 2019 lalu, hingga sekarang sudah ada ratusan bahkan ribuan izin yang masuk ke dalam sistem website.

Menangkap kapal asing (illegal fishing) di perairan Indonesia

Sama seperti yang dilakukan oleh Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo juga menerapkan aturan untuk menangkap semua kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Selama menjabat, ada lebih dari 7 kapal asing yang sudah ditangkap, yakni kapal dari Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Melansir laman kkp.go.id, Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo, mengatakan bahwa penangkapan kapal asing dalam tiga bulan terakhir mengalami peningkatan dibanding periode serupa tahun sebelumnya.

Pembebasan kapal nelayan Indonesia

Selain menangkap kapal pelaku penangkapan ikan illegal dari negara lain, tim PSDKP juga melakukan upaya membebaskan kapal-kapal nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), yakni KM Abadi Indah. KM Abadi Indah di Selat Malaka pada 5 Januari karena menangkap sotong di perairan Malaysia. Pembebasan kapal ini hanya terjadi selam 1 hari saja, ini menjadi pembebasan tercepat yang dilakukan oleh Edhy Prabowo dan timnya.

Pengembangan sub sektor perikanan budidaya

Hal lain yang juga menjadi perhatian dari Edhy Prabowo adalah pengembangan sub sektor perikanan budidaya, yang disebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Fokusnya saat ini adalah komoditas udang. Yang sudah dilakukan dalam hal ini adalah pengembangan kawasan budidaya udang berbasis klaster. Untuk memperlancar program ini, KKP juga menjalin kerja sama lintas sektoral terkait, khususnya dengan Kementerian PUPR.

BACA JUGA: 4 Aksi Mulia Bu Susi Pudjiastuti Kepada Nelayan Indonesia yang Sangar Abis

Namun, selain beberapa gebrakan baru itu, 100 hari kerja Edhy Prabowo juga kerap disinggahi kontroversi. Seperti membuka larangan ekspor lobster –hingga disindir oleh Susi Pudjiastuti—langsung. Selain itu, ia juga meninggalkan kebijakan menenggelamkan kapal, membolehkan cantrang, serta impor garam.