Negara kecil bernama Vanuatu di bagian Lautan Pasifik, mendadak ramai menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Bukan soal kerjasama maupun hubungan lainnya, negara kecil itu menjadi perdebatan karena dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat atas Indonesia.

Dilansir dari dunia.tempo.co, negara kecil itu dengan berani mengabaikan kritik pemerintah Indonesia dan tetap mendukung kemerdekaan Papua Barat. Alhasil, nama Vanuatu pun semakin menjadi sorotan yang tajam. Terlebih, dengan semakin gencarnya upaya organisasi pendukung separatisme Papua Barat di dalam maupun luar negeri, ‘keberanian’ wilayah kepulauan itu semakin menjadi-jadi terhadap Indonesia.

Sukses membentuk koalisi dari negara-negara pasifik untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat

Seketrearis Parlemen Vanuatu, Jonas Konapo [sumber gambar]
Keberanian Vanuatu terbit manakala berhasil menggalang dukungan dari sejumlah negara pasifik lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris untuk Parlemen di Kantor Perdana Menteri Vanuatu, Johny Konapo, yang dilansir dari dailypost.vu, negara itu bekerjasama dengan Kepulauan Solomon untuk membentuk Pacific Islands of West Papua (PIWP), untuk menjaring dukungan dari negara-negara pasifik. Jika sebelumnya Vanuatu adalah pejuang tunggal dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat, kini di belakang mereka telah berdiri tujuh anggota baru seperti Kepulauan Solomon, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Kiribati dan Tonga.

Tunjuk utusan khusus untuk melakukan lobi tingkat tinggi ke dewan Internasional

Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Charlot Salwai saat berpidato di forum PBB [sumber gambar]
Tak sekedar menginisiasi sebuah kelompok untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat, pemerintah Vanuatu juga menyetujui upaya negaranya untuk hadir dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Menurut Konapo yang dikutip dari dailypost.vu, strategi Vanuatu adalah mencoba mengadvokasi isu Papua ke luar wilayah Pasifik saat koalisi antar negara pasifik telah terbentuk. Bahkan, Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Charlot Salwai telah menunjuk utusan khusus, yakni Duta Besar mereka di Uni Eropa, Roy Micky Joy. Sosok spesial inilah yang akan membantu melobi yurisdiksi Uni Eropa, Uni Afrika dan Karibia tentang kemerdekaan Papua di kancah internasional.

Angkat Isu kemerdekaan Papua Barat yang telah menjadi permasalahan regional

Pacific Islands Forum yang juga membahas isu Papua [sumber gambar]
Pemerintah Vanuatu menganggap, isu tentang Papua telah sampai pada tingkat permasalahan yang lebih luas. Dalam pertemuan bertajuk Pacific Islands Forum (PIF) seperti yang dikutip dari dailypost.vu, permasalahan tentang Papua dimasukkan ke dalam 14 isu yang tengah dibahas. Bisa dibilang, dari yang sebelumnya menjadi bahasan bilateral Vanuatu, telah naik ke tingkat forum dan menjadi isu regional. Seperti yang diketahui, PM Salwai mengadakan pertemuan bilateral dengan banyak negara dan mengangkat isu Papua dalam forum PIF tersebut.

Alasan historis Vanuatu yang tak ingin masyarakat Papua lenyap dari tanahnya sendiri

Suku Tana dari Vanuatu yang serupa dengan kehidupan masyarakat Papua [sumber gambar]
Historia masa lampau dari Vanuatu, juga menjadi latar belakang dari mereka untuk mendukung kemerdekaan Papua. Konapo dalam wawancaranya yang dikutip dari dailypost.vu mengatakan, mencegah kepunahan masyarakat Papua dari tanahnya sendiri menjadi alasan negara tersebut untuk ikut memperjuangkan kemerdekaannya dari Indonesia. Di masa lalu, Vanuatu yang masih bernama New Hebrides, sempat ketakutan akan kehilangan tanah dan identitas mereka di wilayah sendiri. Bisa disimpulkan, bertahan dari kepunahan menjadi alasan bagi Vanuatu untuk ikut berdiri di belakang gerakan Papua Merdeka.

Kasus pelanggaran HAM yang menjadi ‘senjata’ untuk sudutkan Indonesia di forum PBB

Ketua ULMWP, Benny Wenda menyerahkan petisi West Papua kepada Jeremy Corbyn [sumber gambar]
Senada dengan organisasi pendukung kemerdekaan Papua Barat, narasi kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) juga diangkat Vanuatu untuk meraup dukungan luas secara internasional. Laman krjogja.com menuliskan, negara di kawasan pasifik itu juga dinilai tidak menghormati kedaulatan NKRI karena berani menyusupkan aktivis sekaligus ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda ke dalam Dewan HAM PBB. Indonesia menilai, hal tersebut dianggap sebagai upaya diplomasi Papua Barat-lewat Benny Wenda, yang menumpang Vanuatu sebagai ‘kendaraan’ untuk menyampaikan aspirasinya di forum internasional.

BACA JUGA: 5 Alasan Kuat Ini Menjadi Bukti Bahwa OPM Tidak Layak Mendirikan Negara Sendiri

Bagaimana pun juga, manuver politik yang dilancarkan Vanuatu untuk menyudutkan Indonesia soal Papua Barat, tak bisa dianggap remeh begitu saja. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya penyelesaian, tentu akan berbahaya bagi Indonesia ke depannya. Tak cukup hanya dengan melayangkan protes berupa kritik, Indonesia juga harus lakukan lobi tingkat tinggi hingga ke dewan PBB.

*catatan: sumber diambil dari wawancara Jonas Cullwick, Jurnalis senior Vanuatu Daily Post (www.dailypost.vu) dengan Sekretaris Parlemen Vanuatu, Jonas Koanapo.