Berani Beda, Pemilu di Beberapa Wilayah Papua Ternyata Gunakan Alat Trandisional Ini

Bila melihat tanggalnya yang jatuh pada 17 April 2019, pastinya dari sekarang Pemilihan Umum atau juga dikenal pemilu hanya tinggal menghitung jari saja. Bahkan, gaungnya kini lambat laun mulai terasa dimana-mana. Mulai dari semakin banyak baliho memarken wajah Caleg sampai terjadinya kampaye-kampaye di sejumlah wilayah tanah air.

Bisa dikatakan, selain mempertontonkan sebuah sistem bernama demokrasi, ajang ini juga mempertontonkan bagaimana negara membebaskan seorang individu menggunakan suaranya. Malahan di tanah Papua sana, sebagian wilayah menggunakan sebuah alat tradisional untuk menyelenggarakan pemilu. Seperti apakah itu? Mari simak ulasan berikut ini untuk mengetahuinya

Alat tradisional yang digunakan untuk pemilu bernama noken

Mungkin untuk sebagian orang noken bukanlah sebuah hal tabu. Apalagi kalau berhubungan dengan listrik rumah, pasti menjadi sebuah hal yang sangat tidak asing. Kembali tentang hal tersebut, noken sebetulnya merupakan sebuah tas khas Papua yang terbuat dari benang akar pepohonan. Lalu apa hubungannya dengan pemilu?

Tenang, tidak perlu ngegas-ngegas gitu. Dalam ajang tersebut benda tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama digunakan pengganti kotak suara, dan kedua merupakan sebuah sistem suara yang mana kepala suku memilih kanidatnya atas nama anggota kelompok sukunya. Hal tersebut disahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi no 47/81/PHPU.A/VII/2009.

Deretan wilayah-wilayah ini yang mengunakan sistem tersebut

Walaupun unik, namun usut punya usut tidak semua wilayah di sana menggunakan hal tersebut. Tercatat hanya beberapa daerah yang ada di Pegunungan Tengah yang tetap memilih noken untuk pemilu. Dilansir Boombastis dari CNNIndonesia wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten Jayawijaya, Lainnya Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiai, Yahukimo dan Kab.Intan Jay.

Oleh Komite Pemilihan Umum a.k.a KPU penggunaan noken sudah disahkan sejak lama yakni pada tahun 2013. Lewat sebuah aturan yang dituangkan di PKPU Nomor 10 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Papua Nomor 1 Tahun 2013 sistem ini sah untuk digunakan meski kerap menimbulkan pro dan kontra.

Meski unik, tapi juga memicu polemik

Seperti telah dijelaskan tadi tentang bagaimana sistem juga bisa memicu polemik. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini yang dikutip dari laman IDNTimes, sistem ini sedikit menghilangkan nilai dari pemilu yakni bebas dan rahasia. Berkat kondisi tersebut berpeluang memicu sebuah kecurangan dalam ajang pesta demokrasi itu.

Masih tentang polemik yang dimunculkan, menurut Tokoh mahasiswa Kabupaten Nduga, Papua, Otis Ernest Tabuni yang dikutip dari laman VOA, menurutnya sistem noken tidak menerapkan demokrasinya sesungguhnya, sebab membunuh hati nurani seorang pemilih lantaran suara diwakilkan kepada kepala suku.

Kearifan ini perlahan mulai dikurangi

Meski dalam perjalanannya disahkan oleh Makamah Konstitusi sebagai sebuah sistem kearifan lokal, namun mulai banyak ditinggalkan. Menurut Komisioner KPU Papua, Tarwinto, noken memang jumlahnya mulai dikurangi untuk wilayah Papua yang hetrogen. Sedangkan, daerah yang homogen tetap menggunakannya.

Lebih jauh Tarwinto mengatakan kalau sistem ini merupakan gambaran kecil dari suku Papua yang selalu mencari kesepakatan bersama dalam beberapa hal. Kalau menurut kalian bagaimana sobat Boombastis apakah site mini harus dipertahankan atau diganti.

BACA JUGA: Diikuti Mantan Koruptor, Inilah Deretan Caleg di Pemilu 2019 yang Sempat Mencuri Uang Negara

Berkaca dari kisah noken tadi, agaknya hal tersebut adalah sedikit gambaran tentang bagaimana ajang pemilu di Indonesia menyimpan nilai kearifan. Besar harapan kontes politik ini satu ini bisa berjalan dengan damai dan lancar di tahun ini.