Penyidikan Kasus Pajak Bank BCA Harus Teliti

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan suap terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan PT Bank Central Asia (BCA) tidak akan dihentikan. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan penyidikan kasus korupsi yang menjerat mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo itu akan terus bergulir karena KPK tidak mempunyai kewenangan menghentikan kasus.

Penyidikan kasus ini berjalan lambat, namun Abraham beralasan bahwa penanganan kasus yang melibatkan perbankan harus dilakukan secara teliti. “Sebenarnya tidak terlalu rumit-rumit amat kasus ini, cuma memerlukan kecermatan, ketelitian. Seperti kasus perbankan lainnya, misal kasus Century,” kata Abraham di kantornya, kawasan jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Kasus yang terjadi pada tahun 2003 lalu diduga menjadi salah satu kendala bagi KPK untuk mengumpulkan data-data pajak Bank BCA yang masuk ke Dirjen Pajak. Namun, Abraham membantah jika hal itu menjadi faktor penghambat. “Pengumpulan datanya itu tidak gampang, tapi juga tidak sulit,” ucapnya.

Kasus ini terjadi saat Hadi Poernomo menjabat sebagai Dirjen Pajak. Permohonan keberatan pajak Bank BCA tentang pajak Non Performing Loan senilai Rp 5,7 triliun dengan nilai pajak yang wajib dibayarkan sebesar Rp 375 miliar dikabulkan oleh Hadi.

Hadi diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil Bank BCA tahun 1999 karena dia menihilkan semua beban pajak Bank BCA sehingga Bank BCA tak membayar pajak sedikitpun.

KPK tengah mendalami dugaan adanya kick back dari pihak Bank BCA kepada Hadi. Namun, saat ini proses penyidikan masih terfokus kepada mantan Kepala BPK itu. “Kan harus Pak Hadinya dulu yang diselesaikan, baru yang lainnya,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Hadi sebagai tersangka suap pada 21 April 2014. Namun, hingga saat ini KPK belum melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Hadi. Abraham menyatakan bahwa KPK belum menahan Hadi karena berkasnya belum mencapai 50 persen.