Cerita Sopir Truk Bertemu Jokowi Demi Laporkan Pungli, Ada yang Berjalan Selama 26 Hari

Pungli atau pungutan liar adalah hal yang biasa dijumpai di Indonesia. ada berbagai macam oknum yang melakukan ini dengan berbagai alasan. Baru-baru ini sedang menjadi pembicaraan hangat tentang para polisi yang melakukan pungutan liar terhadap para sopir truk. Atas tindakan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai jenis ancaman hukuman, mulai dari ditelanjangi hingga dipecat sebagai abdi negara.

Kemarin (8/5/18) Presiden Jokowi menggelar kegiatan silaturahmi dengan 70 sopir truk dari berbagai daerah di Istana Negara. Kegiatan tersebut berisi penyampaian keluhan para sopir yang kesal karena pungutan liar yang mereka terima.

Menurut para sopir truk, pungli tak hanya dilakukan oleh polisi saja, para preman juga ikut andil dalam mengeruk keuntungan dari hal ini. Pungli ini terjadi di lintas Sumatra mulai dari Aceh hingga Lampung. Adapun di daerah Kalimantan seperti Samarinda dan Balikpapan, para preman jalanan lebih banyak ambil bagian.

Ada kisah yang unik dari pertemuan presiden dan para sopir ini, yaitu seorang sopir asli Sidoarjo bernama Agus Yuda yang berjalan kaki selama 26 hari demi ingin bertemu dengan Jokowi. Ia berangkat dari Mojokerto pada 8 April lalu dan sampai Jakarta pada 4 Mei. Tujuannya tentu sama seperti rekan yang lain, menyampaikan aksi pungli yang dialaminya selama bekerja.

Ia mengaku bahwa ada tiga oknum yang melakukan hal tersebut, yaitu preman, petugas kepolisian, serta dinas perhubungan. Namun, yang paling banyak meminta uang adalah polisi, satu truk bisa mencapai 100 ribu, bahkan ada yang diperlalukukan keterlaluan dan harus membayar dua juta rupiah. Jika mereka tidak membayar, maka kaca truk mereka akan dipecah, ban disobek, atau menghadapi todongan golok.

Sebagai hasil dari pertemuan ini, presiden Jokowi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan), Wakapolri Komjen Pol Syafruddin meminta untuk menyikat habis oknum yang masih berani melakukan pungli. Sebagai hukumannya, siapapun yang menentang keputusan ini akan dikenakan sanksi, mulai dari hal kecil seperti dipermalukan dengan cara ditelanjangi sampai berakhir pada pemecatan jabatan.

Dengan adanya pernyataan tegas dari presiden, diharapkan pungli di Indonesia bisa lenyap. Bayangkan saja kalau setiap bertemu oknum tak bertanggung jawab mereka harus membayar, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan habis secara cuma-cuma begitu saja kan?