Pegawai honorer sedang menjadi berita viral yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan nih. Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan ini akan dilakukan secara bertahap hingga nanti tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jenis pegawai sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa, menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. Jadi apa yang akan terjadi pada para tenaga honorer ini ya?

Alasan detail penghapusan tenaga honorer

Pegawai Negeri [sumber gambar]
Selain menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, penghapusan honorer ini juga karena beberapa sebab. Di antaranya, karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan aturan larangan yang sudah terbit. Sehingga, tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah membludak. Maka dari itu, harus ada penghapusan. Banyaknya tenaga honorer ini juga membuat para honorer tak bisa mendapatkan fasilitas yang memadai dari pemerintah. Padahal ada dari mereka yang sudah diangkat menjadi honorer sejak tahun 2005, hingga sekarang juga belum sejahtera.

Penghapusan tenaga honorer ini bisa membuat sekolah lumpuh

Guru Honor [sumber gambar]
Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah di berbagai daerah. Terkait hal ini, yang pertama pasti akan terjadi adalah lumpuhnya sekolah-sekolah. Menurut Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyid mengkritik rencana pemerintah menghapus tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Unifah menilai sekolah akan lumpuh bila tenaga dan guru honorer dihapuskan oleh pemerintah.

Keberadaan honorer tak akan membuat bangkrut negara

Guru Honorer [sumber gambar]
Meski wacana guru honorer ini akan dihapuskan, Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis, mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes. Menurutnya, dengan mempekerjakan guru-guru honorer di tempat-tempat pelosok, negara tak akan bangkrut. Karena, hal ini sendiri sudah berlangsung sejak lama, sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Dampak positive penghapusan honorer

Guru di sekolah [sumber gambar]
Menuai banyak sekali kontroversi, tetapi masih ada pihak yang memandang bahwa ada sisi positivenya kok terkait dengan penghapusan ini. Menurut pemerintah kota Bandung, momen ini membuat instansi pemerintah bisa segera menyusun roadmap tata kelola pegawai non-PNS yang ikut penyelenggaraan pemerintahan yaitu tenaga guru, pegawai administrasi sekolah (PAS), dan tenaga medis maupun tenaga teknis infrastruktur lainnya yang rata-rata dibayar dengan belanja langsung.

BACA JUGA: Hitam Putih Perjuangan para Guru Honorer yang Bertahan Hidup di Tengah Ketidakpastian

Di daerah ada banyak sekali orang-orang yang berjuang dengan cara menjadi guru honorer. Berharap setelah puluhan tahun bekerja, mereka akan diangkat menjadi PNS dan bisa hidup dengan layak. Lantas, kalau begini jadinya, bagaimana dengan tenaga honorer yang ada di daerah dengan akses terpencil ya?