didi
Jakarta — Kabinet Kerja Presiden Jokowi resmi dilantik pada Senin, 27 Oktober 2014 di Istana Negara, Jakarta. Presiden Jokowi mewajibkan para menterinya mengenakan batik berwarna cokelat dalam acara pelantikan tersebut. Tercatat sepanjang sejarah, baru kali ini pelantikan kabinet menteri memakai batik.
Presiden Jokowi membawa perubahan pada gaya berbusana para menteri. Biasanya, acara pelantikan kabinet selalu menggunakan jas. Pelantikan kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soekarno mengenakan pakaian formal yaitu setelan kemeja, celana, jas dan dasi.
Sedangkan kabinet pembangunan Presiden Soeharto, para menteri yang dilantik memakai setelan jas untuk menteri pria, menteri perempuan memakai kebaya dan tatanan rambut bersanggul. Demikian pula dengan pelantikan kabinet di masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak hari kedua Jokowi dilantik menjadi presiden, dia menerima tamu pemimpin negara asing seperti Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Pendana Menteri Malaysia Najib Razak dengan memakai kemeja putih polos tanpa setelan jas. Malam harinya, Presiden Jokowi menerima Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dengan mengenakan batik lengan panjang.
Menurut desainer sekaligus pengamat mode, Musa Widyatmodjo, dia menyambut baik akan perubahan ini. Dia menyebutnya sebagai bentuk pergerakan untuk mengapresiasi gaya berbusana masyarakat Indonesia pada umumnya. Penggunaan busana batik dalam acara kenegaraan memperlihatkan adanya keinginan untuk lebih memasyarakat warisan dan budaya Indonesia. Mengenai pemilihan batik warna cokelat, dia menjelaskan bahwa salah satu warna batik tertua di Indonesia adalah warna alam (cokelat).
“Filosofinya banyak, kalau jas sifatnya lebih protokoler sedangkan Pak Jokowi menekankan kabinet bekerja. Cokelat itu kesannya warna tanah, warna bumi. Jadi, warna yang mengingatkan kita untuk selalu ingat di mana berpijak itu penting. Itu filosofinya,” ucapnya.
Musa juga menjelaskan bahwa layak atau tidaknya sebuah busana dikenakan dalam suatu acara dipengaruhi banyak elemen. Untuk batik misalnya, terdapat elemen warna, corak, potongan, hingga jenis busana yang menentukan apakah busana tersebut layak atau tidak dikenakan di acara kenegaraan.
“Selama ini kalau formal kenegaraan, kemeja batik belum masuk predikat formal acara kenegaraan. Kecuali acara semi formal kenegaraan,” imbuhnya.
Sedangkan menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Presiden Jokowi meminta seluruh menterinya menggunakan batik karena mempertimbangkan kepraktisannya. “Jadi memang Presiden menginginkan masalah kepraktisan dan tidak membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan,” kata Puan.
Puan juga menjelaskan bahwa menurut Presiden tidak mungkin jika perempuan diwajibkan menggunakan kebaya lengkap dengan sanggulnya karena setelah pelantikan dijadwalkan untuk langsung rapat kabinet.
“Coba kalau kita diminta menggunakan pakaian nasional lengkap dengan sanggul dan kebaya, masih perlu waktu buat ganti baju dan lain-lain. Namanya juga kabinet kerja, beliau mengharapkan di semua kondisi kami dimita siap untuk kerja,” jelasnya.
