Sudah bukan hal asing lagi kalau melihat banyaknya kantor publik yang melayani masyarakat dengan buruk. Biasanya warga hanya bisa marah-marah tapi tidak melakukan hal apapun. Berbeda dengan yang dilakukan oleh pria bernama Muhammad Sai ini. Lelaki berusia 42 tahun tersebut melakukan hal nekat kepada kantor Desa Mallongi-longi, Pinrang, Sulawesi Selatan. Kalian bisa tebak enggak apa yang dilakukannya?

Ia berani membakar kantor desa tersebut gaes dengan menggunakan pelepah pisang yang diberi bensin lalu disulut memakai api. Pria ini melakukan tindakan tersebut karena tak terima dengan pelayanannya yang buruk. Dilansir dari akun instagram @smart.gram, dirinya dipersulit saat mengurus akta jual beli tanah. Mungkin kalau rumahnya dekat tak jadi masalah. Tapi, ternyata ia harus bolak balik Palu, Sulawesi Tengah ke Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari sini, lelaki asal Palu tersebut berinisiatif untuk membakar kantor desa.

View this post on Instagram

Kesal dengan pengurusan tanah yang berbelit belit, Muhammad Sai (42) mencoba membakar kantor Desa Mallongi-longi, Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pelapah pisang yang disiram bensin. "Saya tak tahan lagi. Akte Jual Beli (AJB) tanah saya dipermainkan oleh Kepala Desa. Saya terus terus dijanji dan akhirnya saya bakar kantor Desa, ” tutur Sai di Mapolres Pinrang, Jumat (03/05/2019). Saat kejadian, Sai, juga menyiarkan langsung aksinya pembakaran yang dilakukan melalui akun Facebook pribadinya dengan nama Lagaligo. Dalam aksi itu, Sai menyiramkan bensin dari jeriken yang ia bawa pada pelapah pisang. Di ruangan kepala desa, dia lalu menyalakan api dan membakar kantor desa tersebut. Sai menuturkan ia harus bolak-balik dari Palu, Sulawesi Tengah, ke Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hanya untuk mengurus AJB yang belum juga diterbitkan oleh Kepala Desa Mallongi-longi. Melansir Grid.id, pada Februari 2019, Sai mengaku menjual tanah warisan di dua lokasi berupa tanah sawah seluas 34 hektar dan tanah kering seluas 18 hektar senilai Rp 200 juta. "Saya sudah bayar AJB dengan nilai Rp 5 juta. Namun baru AJB sawah yang selesai,” terang Sai. "Saya dipermainkan sama kepala desa, mungkin masih dendam gara-gara dia curiga saya tidak mendukungnya pada pilkades kemarin." Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Darma Negara menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Pihaknya kini tengah meminta keterangan Muhammad Sai selaku pelaku pembakaran kantor desa. “Olah TKP kita sudah lakukan, dan memeriksa saksi-saksi serta pelaku. Beberapa barang bukti seperti seng bekas, kayu parang, dan HP pelaku juga telah kita amankan,” jelas Darma. (Geser untuk lihat video) . #jadingerti #info #kantor #desa #api #Kotamobagu #Bitung #Minahasa #bengkulu #Palu #aceh #Tolitoli #Kendari #Baubau #wakatobi #konawe #buton #kolaka #Parepare #Palopo #Makassar #wajo #Toraja #sinjai #pinrang #maros #jakarta #surabaya #medan #pekanbaru

A post shared by smartgram (@smart.gram) on

Seketika, apa yang dilakukan oleh pria yang akrab disapa Sai ini viral di media sosial. Mungkin Sahabat Boombastis berpikir akan ada banyak orang yang mengecam perbuatan Sai. Namun tak disangka, netizen malah mendukung aksi laki-laki asal Palu tersebut. Mereka menganggap jika ini adalah bentuk protes terhadap kantor pelayanan publik yang pegawainya tidak bekerja secara maksimal. Ya bisa dibilang, tindakan Sai mewakili perasaan seluruh rakyat Indonesia supaya kantor pelayanan publik bisa bekerja dengan benar.

Netizen yang mendukung aksi Sai [Sumber Gambar]
Ini bukan keinginan dari masyarakat semata lho, namun hal tersebut sudah jadi kewajiban kantor pelayanan publik. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pendapat netizen yang lainnya [Sumber Gambar]
Lalu, bagaimana kalau kantor pelayanan publik melanggar undang-undang yang sudah jadi kewajibannya? Ya, sebagai korban keburukan dari pelayanan publik, jangan takut untuk melaporkannya gengs. Dengan cara mengadukanya paling lambat 30 hari sejak terjadinya pelanggaran pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara atau petugas ke pengawas pelayanan publik yaitu ombudsman.

Langsung laporkan ke ombudsman [Sumber Gambar]
Tapi, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Seperti data atau bukti penyimpangan yang dilakukan. Lalu disertai juga dengan surat pengaduan tertulis yang memuat: nama lengkap dan alamat, uraian, permintaan penyelesaian, tempat dan waktu penyampaian pengaduan. Nah, kalau si pengadu punya kerugian berupa materi, bisa disertakan juga.

Bisa melalui situs lapor.go.id [Sumber Gambar]
Mungkin agak repot ya melihat cara pengaduan di atas yang harus menemui ombudsman secara langsung. Tapi, kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah mempermudah kita untuk melaporkan kejadian tentang kantor pelayanan publik. Adalah dengan mengakses sebuah situs bernama lapor.go.id.

Syarat-syaratnya sama seperti yang di atas, namun perbedaannya adalah sejumlah klasifikasi tenggat waktu yang harus dijawab. Yaitu batas 5 hari kerja jika masyarakat hanya menanyakan satu alamat tertentu, namun jika laporan yang membutuhkan turun ke lapangan maka jawaban harus diberikan 14 hari kerja. Sedangkan jika laporan yang membutuhkan pengawasan maka jawaban harus diberikan maksimal 60 hari kerja. Jika umur laporan itu lebih dari 60 hari maka akan langsung masuk ke ombudsman.

BACA JUGA : Tak Tahu Malu, Seorang Lurah Meminta Biaya Administrasi ke Warga Sejumlah 50 ribu

Perilaku dari Sai tadi memang membuat orang-orang mengangguk setuju karena pelayanan kantor publik yang masih jauh di bawah harapan. Namun, ada baiknya untuk melaporkan kasus ini langsung ke pihak yang bisa menyelesaikan. Pasalnya, jika sudah begini, tentu Sai akan dilaporkan ke polisi atas tindakan pembakaran kantor pelayanan publik. Bukannya menyelesaikan masalah, malah yang ada menambah masalah.