Kim Jong Un Eksekusi Mati Puluhan Pejabatnya karena Gagal Cegah Dampak Banjir Bandang

Sudah bukan rahasia umum lagi jika Korea Utara punya cara-cara yang berbeda dalam mengurus negaranya. Belakangan ini, ada hal yang begitu mengejutkan datang dari negara yang dipimpin Kim Jong Un ini. Kim menjadi sorotan dunia setelah melakukan eksekusi kepada pejabat-pejabatnya. Hal ini dilakukan karena Kim menilai pejabat-pejabat tersebut gagal menangani banjir bandang yang melanda negaranya. Berikut ulasan selengkapnya.

Banjir Bandang di Korea Utara

Banjir besar di Korea Utara terjadi pada bulan Juli 2024 hingga menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Chagang. Ribuan rumah dan lahan pertanian rusak sehingga menyebabkan lebih dari 15.000 warga mengungsi. Media Korea Selatan menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa dampak dari banjir bandang ini mencapai 4.000 orang.

Disebutkan bahwa Kim Jong Un sangat marah karena dampak yang begitu besar dari banjir bandang yang melanda negara pimpinannya. Dampak ini dinilai sebagai kegagalan para pejabat lokal yang tidak mampu melakukan mitigasi bencana yang efektif meski sudah ada prediksi ancaman bencana sebelumnya.

Eksekusi Mati Pejabat Korea Utara

Kegagalan yang terjadi dianggap merugikan negara dan rakyat dalam skala besar. Kemarahan Kim menyebabkannya mengambil langkah yang dinilai ekstrem oleh dunia luar, ialah menjatuhkan hukuman mati kepada para pejabat yang bertanggung jawab. Ada 20 sampai 30 orang pejabat pemerintah daerah dieksekusi mati pada bulan Agustus 2024.

Mereka adalah para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan bencana dan didakwa atas kelalaian dan korupsi yang menyebabkan mereka tidak mampu menangani dampak bencana. Para pejabat yang dieksekusi tidak diidentifikasi, namun disebutkan bahwa salah satu pejabat tersebut adalah Kang Bo-hoon, Sekretaris Komite Partai Provinsi Chagang yang masuk dalam pemimpin tingkat tinggi di Korea Utara.

Menolak Bantuan Internasional

Setelah terjadinya banjir, Kim turun ke lapangan untuk melihat kerusakan yang terjadi dan berjanji untuk segera melakukan upaya pembangunan kembali di wilayah-wilayah yang terdampak. Pemerintah Korea Utara menyediakan tempat penampungan sementara, khususnya untuk ibu, anak-anak, lansia, dan tentara penyandang disabilitas.

Meski akan memakan waktu berbulan-bulan, Kim menolak segala bentuk bantuan internasional yang ditawarkan. Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa mereka akan menangani masalah ini dengan kemampuan mereka.

BACA JUGA: Cara ‘Horor’ Korea Utara Antisipasi Virus Corona, Tembak Mati hingga Luncurkan Rudal

Cara ekstrem Kim Jong Un untuk menghukum mati para pejabat yang dinilai lalai dalam melakukan mitigasi bencana ini, menunjukkan bahwa dirinya tidak segan-segan menggunakan cara yang tak biasa untuk mempertahankan kuasanya.