Kekejaman dan tindak kekerasan pada etnis Rohingya di Myanmar menjadi sebuah permasalahan serius yang menjadi sorotan dunia. Perhatian tak hanya tertuju pada sosok Aung San Suu Kyi, tapi juga kekuatan bersenjata setempat yang dikenal sebagai junta militer Myanmar.

Aung San Suu Kyi yang diharapkan sebagai figur pemersatu di Myanmar justru dianggap tak berdaya dengan adanya persekusi oleh tentara Myanmar lewat kekejaman terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Praktis dalam kehidupan bernegara pun junta militer masih memegang kendali pemerintahan hingga saat ini.

Jadi sorotan lewat operasi militer yang menyasar etnis minoritas Muslim Rohingya

Ilustrasi pasukan Myanmar dan pengungsi etnis Rohingya [sumber gambar]
Krisis kemanusiaan di Rohingya terjadi lantaran adanya operasi ‘pembersihan’ yang dilakukan junta militer setempat terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Akibat tindakan represif tersebut, sudah ada 1.000 orang yang tewas sejak 25 Agustus 2017. Hal ini tak lepas dari kekuatan dan pengaruh besar junta militer yang menguasai Myanmar dan segala kehidupannya dengan tangan besi sejak 1962.

Sosok Jenderal Myanmar di balik kekerasan yang terjadi

Jenderal Min Aung Hlaing [sumber gambar]
Peristiwa yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat itu juga melibatkan sosok Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi seluruh angkatan bersenjata Myanmar. Meski banyak yang menuding Aung San Suu Kyi tidak bereaksi terhadap masalah yang terjadi, hal ini tak lepas dari ketidakberdayaannya lantaran tak memegang kendali atas pasukan militer Myanmar. Semua komando berada di bawah instruksi Jenderal Min.

Menggerakkan pasukan militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw

Pasukan Myanmar Tatmadaw di Negara Bagian Rakhine [sumber gambar]
Penganiayaan dan kekejaman yang diterbitkan dalam laporan Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB menunjukkan, junta militer Myanmar mengerahkan pasukan keamanan Myanmar yang bernama Tatmadaw untuk melakukan berbagai tindakan persekusi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Alasan junta militer yang kerap menyasar etnis minoritas Muslim Rohingya

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya [sumber gambar]
Diskriminasi terhadap etnis minoritas Rohingya sendiri berasal dari kebijakan kewarganegaraan. Di mana para penduduk yang mayoritas beragama Islam tersebut secara de facto dianggap tak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Oleh pemerintah Myanmar maupun masyarakat lokal, Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap Bengal.

Indonesia sempat meminta akses untuk memberi bantuan terhadap etnis Rohingya

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsud dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing [sumber gambar]
Empati Indonesia sebagai negara tetangga juga terketuk saat melihat pembantaian yang terjadi. Secara khusus, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah menemui Min Aung Hlaing selaku Panglima Tertinggi Myanmar. Saat itu, dirinya berjanji akan mempertimbangkan akses bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang akan diberikan di Rakhine State.

BACA JUGA: Ashin Wirathu, Biksu Radikal Di Balik Penindasan Rohingya

Akibat siksaan dan persekusi yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, mereka pun melarikan dari hingga ke Indonesia. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, sebanyak 94 pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara dan diselamatkan oleh nelayan setempat.