Dalam dunia perpolitikan Indonesia, istilah golput sering wara-wiri di telinga masyarakat sebagai sesuatu yang harus dihindari. Karena banyak buntung daripada untungnya, aksi golput menjadi semacam ‘pantangan’ yang terus menerus disosialisasikan oleh pemerintah. Terutama di kalangan millenial.

Ancaman golput yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia, juga bisa memberikan dampak negatif lainnya yang lebih luas lagi. Jika benar-benar terjadi, angka golput yang semakin meninggi secara perlahan akan merusak jalannya Pemilu yang telah diselenggarakan. Terlebih pada tahun-tahun politik di 2019, dampak negatif dari golput juga kian mengkhawatirkan.

Acara pemilihan tidak bisa berjalan dengan baik

Berpotensi merusak esensi dari pemilu itu sendiri [sumber gambar]
Tingginya tingkat golput berpotensi bakal merusak esensi daru Pemilu itu sendiri. Seperti yang dilansir dari tirto.id, Pada saat Pilpres 2014, angka golput mencapai titik tertinggi yakni 30 persen lebih dari jumlah pemilih. Jika hal tersebut terus menerus dibiarkan, tentu akan memberikan dampak negatif pada negara. Terutama dari kemampuannya yang dianggap tidak bisa memobilisasi masyarakat di bawahnya untuk aktif menggunakan hak suaranya.

Berdampak pada segi sosial dan arah kebijakan negara

Ilustrasi golput [sumber gambar]
Selain merusak esensi dari Pemilu itu sendiri, dampak luas lainnya dari golput adalah hilangnya kesempatan dari masyarakat untuk ikut menentukan pemimpin bangsanya sendiri. Menurut hemat penulis, hal tersebut bisa saja mempengaruhi arah dan kebijakan negara ke depannya lewat karakterisitik pemimpin yang seharusnya dipilih, akhirnya batal karena memilih golput.

Cacatnya bentuk demokrasi dalam negara tersebut

Ilustrasi matinya demokrasi [sumber gambar]
Dampak negatif dari golput lainnya adalah, berpotensi untuk merusak tatanan demokrasi yang telah lama berjalan. Dilansir dari laman suara.com, berpartisipasi aktif sebagai pemilih sejatinya merupakan wujud penyaluran aspirasi masyarakat. Di mana hal tersebut ikut membantu mewujudkan nilai-nilai demokrasi sebagai warga negara Indonesia yang bertanggungjawab. Jika golput lebih tinggi dibanding mereka yang ikut memilih, negara akan menanggung kerugian karena dianggap gagal mengajak rakyatnya untuk aktif memilih pemimpinnya.

Potensi adanya kerugian dari sisi ekonomi

Surat suara yang dicetak juga memakan biaya besar [sumber gambar]
Hal negatif lainnya dari golput yang berpotensi merugikan adalah dari sisi ekonomi. Seperti yang dituliskan oleh laman hukamnas.com, tidak ikut berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu berarti sama dengan menyia-nyiakan uang yang telah dikeluarkan Panitia penyelenggara yang digunakan untuk jalannya acara tersebut. Pihak KPU yang mencetak surat suara untuk kebutuhan pemilihan pada 2019, tentu telah banyak menganggarkan biaya yang jumlahnya. Meski tak disebutkan, menghindari golput dan aktif sebagai pemilih, merupakan sebuah bentuk menghargai dari apa yang telah diusahakan oleh pemerintah.

BACA JUGA: Nostalgia Perbandingan Debat Capres Pertama Tahun 2014 vs 2019, Lebih Panas yang Mana?

Apapun alasannya, aksi golput bukanlah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Bukan demi mementingkan ego semata. Lebih dari itu, mensukseskan hajatan politik yang diamini oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan ikut memilih, adalah solusi yang tepat dan sebagai jalan untuk membangun peradaban demokrasi di Indonesia.