Dinilai Tak Punya Empati, Inilah Alasan Tarif BPJS Kesehatan Tak Perlu Dinaikkan Lagi

Merebaknya wabah virus corona (Covid-19) memang dirasakan sangat berat oleh sebagian besar masyarakat yang terdampak. Namun di tengah pandemi tersebut, pemerintah dikabarkan menaikkan iuran bulanan BPJS Kesehatan. Alhasil, kebijakan tersebut mendapat sorotan luas oleh publik.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulat yang dikutip dari RMOL (13/05/2020) mengatakan, pemerintah dinilai tidak mempunyai empati terhadap masyarakat. Terlebih di situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kenaikan tersebut sejatinya tak perlu terjadi. Alasannya? Simak ulasan Boombastis berikut ini.

Menambah kesusahan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi Covid-19

Keputusan pemerintah yang kembali menaikkan tarif BPJS Kesehatan lewat dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 kembali menuai sorotan. Pasalnya, hal tersebut dinilai memberatkan masyarakat yang kini tengah berjuang di tengah-tengah kondisi sulit akibat wabah Covid-19.

Kenaikan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020 untuk peserta mandiri kelas I dan kelas II, dan peserta kelas III baru akan naik pada 2021 mendatang. Jelas, hal ini dirasa sebagai ‘pukulan’ telak bagi masyarakat. Terutama yang perekonomiannya lesu dihantam pandemi Covid-19.

Tidak menghargai keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya

Naiknya tarif BPJS Kesehatan sejatinya bukanlah barang yang baru. Sebelumnya, pemerintah sempat menaikkan Perpres Nomor 75 tahun 2019 pada bulan Desember 2019 lalu, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) lewat keputusannya yang bernomor 7P/HUM/2020, di mana isinya melarang Presiden menaikkan tarif BPJS Kesehatan.

Sedangkan keputusan baru pemerintah yang menaikkan tarif BPJS Kesehatan lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berpotensi bertentangan dengan peradilan yang ditetapkan oleh MA beberapa waktu lalu. Dilansir dari CNN Indonesia (14/05/2020), pemerintah disebut siap menghadapi gugatan atas keputusannya kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Masih ada cara yang bisa ditempuh guna menghindari kenaikan tarif versi pengamat

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, kenaikan iuran tarif BPJS Kesehatan seharusnya tidak perlu dilakukan. Dirinya mengatakan, masih ada cara lain yang bisa ditempuh oleh lembaga tersebut daripada harus menaikkan besaran iuran layanannya.

Timboel berpendapat bahwa BPJS seharusnya mengalami surplus berdasarkan kalkulasinya. Salah satu caranya adalah dengan cara melakukan pencegahan adanya fraud yang terjadi di rumah sakit, melakukan evaluasi kinerja karyawan mulai dari atasan hingga bawahan yang terkait JKN. Terutama Direksi BPJS Kesehatan.

Rekomendasi KPK agar tarif BPJS Kesehatan tidak perlu dinaikkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut angkat suara terkait dengan adanya keputusan pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Lembaga anti-rasuah itu menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa ditempuh sehingga pemerintah tak perlu menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Cara-cara tersebut adalah, melakukan kajian yang membatasi manfaat untuk pelayanan yang memerlukan biaya tinggi, mempercepat cost sharing atau pelaksanaan urun dana lewat kerjasama dengan asuransi swasta, hingga melakukan evaluasi terhadap rumah sakit di daerah, guna menghindari pemborosan pembayaran klaim akibat rancunya penetapan kelas yang tidak sesuai tempatnya.

BACA JUGA: Kontroversi Tarif BPJS Bakal Dinaikkan, Bagaimana Nasib Rakyat Kecil di Masa Depan?

Kenaikan tarif yang tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tersebut bukannya tanpa alasan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, langkah tersebut ditempuh pemerintah demi menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas). Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?