Meski telah berhasil diusir Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan militer Indonesia, buntut masalah dari Cina mengklaim Natuna ini bisa saja kembali terjadi. Natuna sendiri memang milik Indonesia sesuai dengan ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

Namun, selama konflik beberapa waktu terjadi, pemerintah Indonesia masih dinilai kurang tegas dalam membela kedaulatan Indonesia. Seolah-olah ada satu dua hal yang menghalangi mereka mengambil tindakan dan secara tegas dalam membuat pengakuan bahwa perairan Natuna memang bagian dari Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Anggapan beberapa menteri bahwa ‘Cina adalah negara yang bersahabat’

Banyak masyarakat yang geram atas tindakan pemerintah yang menganggap remeh kapal-kapal Cina yang masuk ke Natuna tanpa izin. Meski kenyataannya Indonesia sudah mengerahkan kapal perang, memperkuat armada militer TNI, beberapa menteri dianggap tidak serius dan tegas menyikapi Cina.

Sikap dari menteri yang menganggap Cina adalah sahabat [sumber gambar]
Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menganggap remeh masalah ini dengan mengatakan bahwa “Cina adalah negara yang bersahabat”. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Ia menyatakan bahwa Indonesia dan Cina seharusnya tidak bertengkar untuk “sesuatu yang seharusnya tidak menjadi masalah”, seperti dilansir dari Vice.com. Lha kalau Natuna jatuh ke tangan Cina apa enggak masalah juga, Pak?

Takut akan mengganggu investasi Indonesia-Cina

Sebagai negara berkembang, tentu kita tak bisa mengelak bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan investasi atau penanaman modal asing. Nah, berkaitan dengan hal ini, Cina adalah adalah negara dengan investasi terbesar kedua di Indonesia, sehingga mungkin banyak pejabat yang takut mengambil keputusan tegas dikarenakan takut ‘dibalas’ oleh Negeri Tirai Bambu di sektor investasi.

Takut mempengaruhi hubungan investasi [sumber gambar]
Padahal, sikap tegas Indonesia kepada kapal-kapal Cina yang betah ‘nyolong’ di Natuna ini tidak berbahaya untuk hubungan investasi dua negara. Karena, menurut Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, justru tindakan tegas dari Indonesia boleh jadi membuat Cina tak lagi mau masuk ke Natuna –karena kejadian ini tidak terjadi satu atau dua kali. Hubungan Indonesia-Cina tak akan putus, karena Cina membutuhkan Indonesia baik sebagai pasar maupun tempat mencari sumber daya alam, seperti dilansir dari tirto.id.

Perbandingan kekuatan militer Indonesia-Cina

Meski bukan miliknya, mengapa Cina ngotot mengklaim Natuna adalah bagian dari perairan negara mereka hanya berdasar pada 9 Garis Putus-putus (9 Dash Line) yang dibikin sejak tahun 1947? Mungkin faktor ini karena Cina merasa bahwa militer Indonesia jauh di bawah mereka, sehingga sedikit gertak saja Indonesia akan mundur. Hal ini pulalah yang ada di benak banyak orang, bahwa militer Indonesia untuk saat ini belum ada apa-apanya dibanding Cina.

Perbandingan militer Indo-Cina [sumber gambar]
Dilansir dari Vice.com, di tahun 2018 lalu, Indonesia hanya menghabiskan US$7,6 miliar atau sekitar Rp104 triliun untuk anggaran militer. Sebaliknya, Cina menghabiskan $239 miliar. Jika dilihat dari alutsista kedua negara berdasarkan peringkat GFP (wilayah Asia), Cina berada di peringkat 2, sedangkan Indonesia ada di urutan ke 9. Teknologi kapal perang, alat tempur mereka juga sangat canggih. Lihat saja kapal-kapal yang datang ke Natuna!

BACA JUGA: Panas Soal Klaim Wilayah Natuna, Begini Perbandingan Militer Indonesia dan China Saat Ini

Tiga hal pokok inilah membuat Cina tidak takut untuk mengklaim Natuna. Sebagai konsekuensi paling buruk, jika pun meletus perang yang mengharuskan turunnya anggota militer, mereka dengan percaya diri bisa maju ke depan dan merebut perairan dengan sangat mudah. Toh, kekuatan mereka berkali-kali lipat lebih tangguh dari negara kita. Salah satu cara yang bisa dipakai mungkin adalah mengajak para jin penjaga laut Indonesia maju memerangi Cina. Tinggal Pak Jokowi nih, mau atau enggak? Ehe.