Kemiskinan dan keterbelakangan eknonomi, menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia. Hal inilah yang kerap menjadi batu sandungan bagi program kerja pemerintah. Khususnya dalam hal percepatan pembangunan di sektor SDM dan finansial. Salah satunya bisa dilihat pada indeks perkembangan angka kemiskinan di masyarakat.

Menurut data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 merupakan titik terendah hingga menyentuh angka 9,82 persen. Dengan jumlah persentase tersebut, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Jadi, era kepimpinan Jokowi terhitung sukses menurunkan angka kemiskinan. Benarkah demikian?

Jumlah orang miskin di kota turun jadi 10,14 Juta

Ilustrasi penduduk miskin perkotaan [sumber gambar]
Penurunan secara signifikan terjadi pada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di daerah perkotaan tercatat 10,14 juta turun 128,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017 sebesar 10,27 juta. Dari segi presentase, penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 7,02% lebih rendah dibanding periode September 2017 sebesar 7,26%.

Di desa pun turut merasakan hal serupa

Ilustrasi penduduk miskin pedesaan [sumber gambar]
Tak hanya di perkotaan, daerah pedesaan pun mengalami penurunan jumlah orang miskin. Dari 16,31 juta orang yang turun menjadi 505 ribu orang pada September 2017, angka tersebut berkurang lagi pada 2018 hingga mencapai 15,81 juta orang pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47%, turun menjadi 13,20% pada Maret 2018.

Metode BPS yang digunakan untuk mengukur indeks kemiskinan

Gunakan metode standar internasional [sumber gambar]
Bagi mereka yang meragukan dengan data kemiskinan lansiran BPS, badan stastistik tersebut telah menggunakan metode yang juga diaplikasikan oleh masyarakat internasional. Contohnya adalah kemiskinan realtif dan absolut. Data rujukan pun menggunakan survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS), yang dilakukan bersamaan dengan musim panen di bulan Maret dan September.

Perlu dijadikan catatkan bahwa metode ini bukan BPS yang ciptakan, tapi metode ini mengacu guidance internasional. Banyak digunakan di banyak negara berkembang seperti di Filipina, Vietnam, India, dan Pakistan,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto yang dilansir dari finance.detik.com.

Penyebab turunnya angka kemiskinan 2018

Turun berkat bantuan sosial pemerintah yang tepat waktu [sumber gambar]
Ada banyak faktor yang membuat angka kemiskinan turun secara drastis. Di antaranya adalah Bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pengendalian inflasi dari September 2017 ke Maret 2018 sebesar 1,92 persen. Juga faktor Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 yang terbilang tinggi, yakni 101,94 atau di atas 100.

Tren penurunan kemiskinan dari masa ke masa

Dari Soeharto hingga Jokowi [sumber gambar]
Dari era kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Jokowi, angka kemiskinan berangur-angsur turun. Dilansir dari finance.detik.com, Presiden Soeharto (1998) angka kemiskinan mencapai 24,43%. Presiden Habibie (1999) angka kemiskinan menurun menjadi 23,43%. Presiden Gus Dur (2001) angka kemiskinan turun menjadi 18,41%. Presiden Megawati (2003) angka kemiskinan juga turun menjadi 16,66%. Presiden SBY (periode I 2009) jumlah kemiskinan turun menjadi 14,15% dan (Periode kedua 2014) angka kemiskinan menurun sebesar 10,96% . Terakhir, Presiden Joko Widodo Pada Maret 2018 angka kemiskinan turun menjadi 9,86%.

Terlepas dari pro kontra yang ada, kita sebagai masyarakat patut mengapresiasi kinerja dan usaha pemerintah. Dengan begitu, kita juga akan terus terpacu untuk senantiasa ikut menjaga program positif yang dicanangkan pemerintah. Kita doakan saja agar mereka yang memimpin negeri ini, dapat memberikan yang terbaik bagi rakyatnya.