Gelombang demonstrasi yang mewarnai aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kini telah disahkan sebagai UU, diwarnai dengan berbagai hal penting di tanah air. Selain adanya buruh dalam jumlah besar yang turun ke jalan, beberapa di antaran memicu kerusuhan hingga bentrok dengan kepolisian.

Tak hanya itu, beberapa website milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diketahui tekah diretas oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Buntut dari maraknya aksi penolakan terhadap disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Selengkapnya, simak ulasan Boombastis berikut ini.

Demonstrasi berujung kerusuhan pecah di berbagai daerah

Mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung [sumber gambar]
Pihak kepolisian harus bekerja keras di berbagai wilayah karena aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law berujung ricuh. Salah satunya seperti yang terjadi di DKI Jakarta, banyak fasilitas umum yang dihancurkan oleh para perusuh seperti halte Transjakarta, pos polisi, hingga Kantor Kementerian ESDM. Hal serupa juga terjadi Malang, Surabaya, hingga Bandung.

Pengusaha ancam buruh yang mogok kerja karena ikut demonstrasi

Aksi buruh di kawasan Serang timur menolak pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja [sumber gambar]
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh rupa-rupanya membuat geram kalangan pengusaha. Mereka bahkan mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), kepada buruh yang mogok bekerja karena mengikuti aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Website milik DPR diretas dan diganti ‘Dewan Pengkhianat Rakyat’

Tampilan situs resmi DPR yang diretas dan diubah [sumber gambar]
Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendadak jadi sorotan setelah rekaman peretasan website tersebut viral di dunia maya. Dalam sebuah video yang beredar, tampak ada perubahan yang tampak pada situs, yakni www.dpr.go.id tertulis “Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia”. Peristiwa ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar.

Tagar #JokowiKabur menjadi trending topic di tengah aksi demonstrasi

Presiden Jokowi saat menaiki pesawat kepresidenan [sumber gambar]
tagar #JokowiKabur menjadi trending topic di linimasa Twitter di tengah riuhnya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Saat itu, banyak dari netizen yang kecewa karena menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang tidak menemui pihak pendemo yang mayoritas merupakan buruh dan mahasiswa. Ia diketahui berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau program Food Estate.

Misteri ‘dalang’ di balik kerusuhan yang diyakini oleh Menko Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto [sumber gambar]
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini bahwa demonstrasi yang terjadi digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di belakangnya. Dirinya bahkan mengetahui pihak yang membiayai atau mensponsori aksi di lapangan. Meski demikian, Airlangga tidak secara terang-terangan menyebut sosok yang dianggapnya dari kalangan intelektual tersebut.

BACA JUGA: Mengenal Apa Itu Omnibus Law, Undang-undang Ala Pemerintah yang Jadi Sorotan Saat Ini

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi UU, juga sempat diwarnai dengan beredarnya hoax terkait isi di beberapa poin dari aturan tersebut. Hal tersebut sempat menjadi sorotan luas lantaran disinformasi yang ada membuat masyarakat – terutama buruh, tersulut emosi dan menggelar aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di beberapa wilayah Indonesia.