Peta bisnis Indonesia diprediksi akan berubah secara bertahap di masa-masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena adanya wacana dari pemerintah yang memperbolehkan pihak asing untuk berkuasa penuh pada bidang bisnis yang ditentukan. Dilansir dari cnnindonesia.com, ada sekitar 54 jenis usaha yang bisa mereka miliki 100 persen.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, keran kepemilikan asing terhadap bisnis-bisnis yang ada Indonesia telah terbuka lebar. Tentu saja, ada alasan khusus di balik keputusan pemerintah tersebut. Selain untuk menggenjot investasi, kebijakan di atas juga dinilai bisa untuk menambah daya gedor industri nasional. Benarkah demikian?

Keputusan pemerintah lewat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI

Pemerintah terbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI [sumber gambar]
Untuk memudahkan pihak asing masuk ke dalam dunia bisnis Indonesia, maka pemerintah menerbitkan izin yang berasal dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI. Dilansir dari cnnindonesia.com, peraturan baru tersebut akan memberikan akses 100 persen terhadap pebisnis asing untuk menguasai di 54 bidang usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Jenis bisnis yang bisa dikuasai pihak asing secara penuh

Pemboran minyak laut menjadi salah satu usaha yang bisa dikuasai asing 100% [sumber gambar]
Berdasarkan data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang dikutip dari cnnindonesia.com, para pengusaha asing tersebut diberi kontrol penuh pada 54 bidang usaha. Seperti industri percetakan kain, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, Ada pula dari jasa pemboran migas di laut, industri rokok kretek dan putih, gedung pertunjukan seni, sampai sistem komunikasi data.

Menjadi salah satu upaya menggenjot investasi dan daya saing produk nasional

Ilustrasi pekerja industri nasional [sumber gambar]
Bukannya tanpa sebab, pemerintah ternyata mempunyai alasan tersendiri di balik peraturan investasi asing tersebut. Sumber dari cnnindonesia.com menuliskan, pemberian kemudahan di 54 bidang usaha itu guna meningkatkan investasi asing di dalam negeri dan menambah daya gedor industri nasional untuk menghasilkan lebih banyak variasi produk.

Kebijakan yang lahir akibat tekanan impor

Ilustrasi kegiatan impor barang [sumber gambar]
Salah satu hal yang juga melatarbelakangi terbitnya perizinan tersebut adalah, masalah tekanan impor yang dialami oleh Indonesia. Dengan adanya peraturan yang memudahkan pihak asing berinvestasi secara penuh, diharapkan agar ke-54 bidang usaha tersebut bisa berjalan optimal dan menghasilkan keuntungan yang sesuai harapan. Tentu saja tujuannya juga digunakan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Positif dan negatif bagi industri lokal

Ilustrasi pengusaha UKM Indonesia [sumber gambar]
Pada sisi yang lain, masyarakat juga bisa merasakan hal yang positif dan negatif dari kebijakan baru tersebut. Menurut penulis pribadi, keuntungan dari masuknya investasi asing adalah, industri lokal bisa melihat dan mempelajari cara mereka bekerja dan mengelola bisnisnya di Indonesia. Di samping adanya aliran investasi yang juga menguntungkan negara. Namun negatifnya, tentu tak semua masyarakat setuju akan peraturan tersebut. Di mana hal itu bisa menjadi pemicu persaingan yang tidak sehat, dan menjurus kepada praktik-praktik usaha secara curang untuk menghalang-halangi entitas usaha milik asing agar tidak berkembang maksimal.

BACA JUGA: Miris! 5 Tambang Besar Milik Indonesia ini Justru Dikuasai Asing

Sah-sah saja jika pemerintah memberikan peluang kepada pihak asing untuk ikut berbisnis di Indonesia. Namun tak kalah pentingnya juga soal keseriusan pemerintah memaksimalkan usaha lokal dalam negeri. Intinya prioritasnya adalah rakyat dulu. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?