Bayu Yulianto
Sudah makan hari ini? Hari-hari memang terasa bikin sakit hati. Yang jualan dagangan sepi, yang kerja nggak naik-naik gaji, sementara harga kebutuhan pokok, kesempatan berusaha dan bekerja semakin menepi.
Di tengah kemurungan masyarakat, eh, muncul berita bahagia. Tapi bahagianya hanya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja karena, katanya, tunjangan mereka naik, loh..
Diam-diam dapat tunjangan 50 juta
Lagi dan lagi DPR bikin masyarakat gigit jari. Di tengah perhatian publik yang begitu besar dengan kinerja dari para perwakilan masyarakat untuk negara, kini malah sibuk menaikkan pendapatan mereka.
Hal ini tak lepas dari kabar bahwa ada kenaikan untuk tunjangan rumah mereka menjadi Rp. 50 juta per bulan. Kira-kira, kalau dijumlah seluruhnya, pendapatan mereka hanya dari duduk dan bikin undang-undang bisa mencapai Rp. 100 juta sebulan. Enak, gila!
Padahal baru kemarin ribut besaran gaji para pendidik anak bangsa
Hal ini tentu semakin menambah perih di hati masyarakat, terutama para kaum pendidik. Baru beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa gaji mereka adalah tantangan bagi negara, memberi kesan bahwa Pemerintah seperti ingin cuci tangan terhadap kewajiban mereka memajukan kecerdasan bangsa.
Semakin melihat ke bawah, semakin miris saja. Para pendidik honorer pun juga makin tidak terurus nasibnya, hingga ada yang hanya menerima bayaran Rp. 30 ribu per jam untuk mendidik para pemegang masa depan Indonesia.
Tunjangan Rumah pengganti tidak adanya fasilitas rumah dinas
Masalah ini diawali dari Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Ia dengan jelas mengatakan bahwa gaji bersih bulanan seorang anggota DPR itu Rp. 100 juta. Kenaikan disebabkan oleh tidak adanya lagi fasilitas rumah dinas, diganti dengan tunjangan Rp. 50 juta per bulan.
Isu ini pun langsung dibantah oleh Ketua DPR-RI, Puan Maharani. Ia mengatakan bahwa tambahan Rp. 50 juta itu bukan gaji melainkan Tunjangan Rumah karena fasilitas rumah dinas sudah dikembalikan ke pemerintah. Duh, nanggung banget bantahannya, Bu Puan.
Berapa gaji seorang anggota DPR-RI
Gaji seorang anggota DPR-RI mungkin memang terlihat seperti karyawan swasta. Misal, Ketua DPR mendapatkan Rp. 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua DPR sebesar Rp. 4.620.000, dan anggota DPR Rp. 4.200.000.
Namun itu hanya pokoknya saja karena ada selusin tunjangan yang diterima oleh seorang anggota DPR, yang kalau dijumlah itu membenarkan apa yang disampaikan oleh TB Hasanuddin, yaitu sekitar Rp. 100 juta sebulan. Makin garuk-garuk kepala kita, mah!
Bikin gemas warganet!
Di tengah ketidakpastian ekonomi, kabar tentang adanya Tunjangan Rumah ini bikin geram warganet. Beragam komentar yang menghiasi berita tentang polemik ini dijubeli dengan kegemasan masyarakat terhadap keputusan miring dari para Wakil Rakyat, seperti dikutip dari Instagram @narasinewsroom.
“Beras sama listrik aja minta dibayarin rakyat.” – @mamabrins.
“#DPRBebanNegara” – @reshajr.
“Listrik aja sampe ga bisa bayar,harus dibayarin rakyat.” – @nafies_st.
“Bismillahirrahmanirrahim ganti cita cita jadi DPR.” – @ayurapini_.
Bagaimana dengan Anda? Ikutan gemas juga?
