KPK Himbau PNS Tak Menggunakan Mobil Dinas Untuk Mudik

oleh Adys Disty
07:02 AM on Jun 29, 2015
Mobil Dinas via lintaspos
Mobil Dinas via lintaspos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Hal itu termasuk menggunakan mobil dinas untuk mudik di saat Hari Raya Idul Fitri 2015 nanti. Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi di Jakarta, Minggu (28/6).

Menurut KPK, aset dan properti milik negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi karena tidak sesuai dengan maksud pengadaannya. “KPK mengimbau jangan sampai aset dan properti negara digunakan untuk kepentingan pribadi,” tutur Johan Budi, Plt Pimpinan KPK di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Baca Juga
5 Sepeda Balap Termahal di Dunia yang Harganya Bisa Bikin Kamu Miskin dalam Sekejap
Inilah 4 Negara yang Dulunya Kaya Raya namun Sekarang Terluntah Akibat Korupsi

Johan menegaskan segala aset negara termasuk mobil dinas yang dibeli menggunakan uang negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan tugas saja. Di luar kepentingan tugas, tak boleh digunakan. “Seharusnya aset dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan tugas,” ungkap Johan.

Sebelumnya, KPK juga pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan mobil dinas untuk digunakan mudik para PNS. Hal ini karena penggunaan mobil dinas untuk mudik masuk dalam kategori korupsi yakni penyalahgunaan wewenang dengan tak menggunakan mobil dinas secara semestinya.

Selain itu, Johan juga mengkritik Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang memberikan izin kepada para PNS menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. “KPK sudah mengeluarkan himbauan, keputusan tergantung keputusan masing-masing kementerian,” ucap Johan.

Menurutnya, para penyelenggara negara seharusnya menjadi contoh yang baik bagi publik dengan tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. “Itu tergantung kebijakan yang bersangkutan. KPK menghimbau harusnya pejabat negara tersebut menjadi contoh bahwa fasilitas negara tidak bisa digunakan untuk kepentingan publik,” pungkas Johan.

Next
BERITA TERKAIT
BACA JUGA