4 Alasan Kenapa Sebaiknya Dana Haji Tidak Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur

Menurutmu pribadi, pantaskah dana haji diinvestasikan?

oleh Nikmatus Solikha
17:00 PM on Aug 1, 2017

Belakangan ini, berita soal penggunaan dana haji untuk biaya pembangunan infrastruktur memang bikin gonjang-ganjing dunia media. Pernyataan tersebut sontak menuai pro kontra. Banyak yang berpendapat jika dana yang jumlahnya cukup besar tersebut memang sebaiknya digunakan lebih dulu, mengingat selama ini pemerintah kerap membangun infrastuktur dengan jalan utang.

Adanya pro memang selalu diiringi dengan kontra. Demikian dengan perihal dana haji yang menurut beberapa orang tak boleh disentuh, dan harusnya murni digunakan untuk keperluan haji seperti biaya sewa hotel, katering, sewa pesawat dan pernah-pernik haji.  Dari beberapa pendapat, memang lebih banyak yang menolak jika dana digunakan. Terlebih, penolakan tersebut bukan tanpa sebab. Berikut ini adalah beberapa contoh alasan kenapa dana haji sebaiknya tidak digunakan untuk pemerintah.

Baca Juga
Bukan Tanpa Tujuan, Ini Loh Alasan Kenapa Teh Itu Baiknya Dipetik di Pagi Hari
Mirisnya Tata Krama Murid Sekarang, Guru Mendidik Sepenuh Hati Malah Dibuat Candaan

DPR menilai kurang tepat jika pemerintah menggunakan dana haji

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan jika ia kurang setuju dengan rencana pemerintah menggunakan dana haji. Misalnya negara tetap ingin menggunakan dana tersebut, setidaknya investasi harus berkaitan kuat dengan kepentingan haji, semisal dana tersebut digunakan untuk sewa atau beli pesawat yang nantinya digunakan untuk para jemaah untuk pergi ke Tanah Suci. Tapi jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan yang lain seperti jalan tol, memang dirasa kurang tepat.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto [image source]
Pendapat yang menolak penggunaan dana haji untuk pembangunan juga dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 yang membahas tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak mengatur larangan penempatan atau investasi di proyek infrastruktur dalam negeri, akan tetapi penempatan harus sesuai dengan prinsip syariah dan pertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Memang sih, pemerintah sudah menegaskan jika dana akan dipinjam dan digunakan dengan sangat hati-hati, tapi bukan berarti masyarakat bisa tenang akan risiko korupsi.

Dana tersebut murni milik masyarakat, tidak ada hubungannya dengan tanggungjawab pemerintah

Kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kapitra Ampera menegaskan jika pemerintah tidak boleh menggunakan dana calon haji untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu karena dana tersebut merupakan murni titipan dari masyarakat yang ingin pergi haji. Sementara itu, jemaah haji sama sekali tidak memiliki tanggungjawab untuk bekerja pada pemerintah, mensejahterakan, atau memberi subsidi pada masyarakat.

ilustrasi dan haji dan infrastruktur [image source]
Bukankah pemerintah punya tanggungjawab sendiri soal mendapatkan dana untuk kebutuhan pembangunan? Jika pemerintah tetap menggunakan dana tersebut, hukumnya haram menurut Kapitra. Dana untuk haji yang dititipkan, harusnya tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar kebutuhan pergi ke Tanah Suci.

Sebagian besar calon jemaah haji sangat tidak setuju uangnya dipakai

Dari survei yang dilakaukan UCNews, banyak calon jemaah yang mengemukakan bahwa mereka tidak rela jika uang yang sudah dititipkan digunakan untuk hal lain. Bahkan ada yang dengan tegas mengatakan jika mereka mengharamkan dana mereka terpakai. Mereka berpendapat jika uang yang dikumpulkan untuk berhaji adalah milik pribadi. Terlebih, banyak diantaranya yang berjuang banting tulang demi mengumpulkan biaya untuk naik haji.

Ilustrasi dana haji dan pembangunan infrastruktur [image source]
Jika dengan mudahnya dana tersebut dipinjam pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, tentu tak terbayangkan bagaimana kecewanya para calon jemaah haji yang telah menitipkan dana mereka. Hal itu karena pembangunan yang dimaksud pemerintah tentu ada hubungannya dengan umat Islam yang ingin berhaji. Masuk asal sih, sebab seharusnya pemerintah memang harus minta izin pada pemilik dana sebelum menggunakanannya.

Pakar ekonomi Syariah juga tidak membernarkan

ilustrasi ekonomi syariah [image source]
Menurut pakar ekonomi Syariah, Zaim Saidi, wacana penggunaan dana Haji untuk investasi dan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang gila.  Ia mengemukakan pendapatnya melalui akun twitternya, @ZaimSaidi. Selaras dengan itu, Wakil Ketua Umum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah juga mengatakan jika dana haji merupakan milik umat dan harusnya hanya digunakan untuk jemaah haji.  Maka, jika dana tersebut digunakan samahalnya dengan melanggar hak umat yang mengamanahkan dana tersebut untuk dikelola untuk kepentingan ibadah.

Itulah empat alasan kenapa sebaiknya dana haji tidak digunakan untuk infrastruktur. Bagaimanapun juga, dana tersebut sepenuhnya milik masyarakat. Dan jika pemilik tidak mengizinkan, tentu tidak sepantasnya digunakan. Semoga pemerintah bisa lebih bijak lagi memikirkan soal wacana penggunaan dana tersebut.

 

 

Next
Like us on Facebook Follow us on Twitter
ARTIKEL LAINNYA
ARTIKEL PILIHAN
5 Artis Cilik Zaman Dulu yang Penampilannya Sekarang Bikin Kita Mangap Gak Percaya Potret Kehidupan Mewah Anak Orang Kaya di Hong Kong yang Dijamin Membuatmu Melongo 7 Wanita Tercantik di Jepang ini Bikin Dengkul Lemes Orang-orang yang Dulunya Terkenal Ini Kini Nasibnya Berputar 180 Derajat Pria Menikahi Boneka yang Ceritanya Menuai Kontroversi, Ternyata Kenyataannya Bikin Nyesek Inilah 11 Status Kocak “Emak Zaman Now” di Medsos yang Bikin Minder Anak Muda Karena Kalah Eksis Bukan So Sweet, 10 Foto Prewedding Ini Malah Punya Konsep Kocak Abis, Pasti Ketawa Liatnya Sempat Jadi Terkenal Secara Instan, Seperti Ini Nasib 4 Artis Dadakan yang Karirnya “Terjun Bebas” Kisah Sedih Eva, Calon Pengantin Yang Tertabrak Kereta Saat Mengantar Undangan Pernikahannya 16 Foto Ini Jadi Bukti Kalau Orang Indonesia Kreatifnya Bukan Main
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA